Home / Tangerang / Keabsahan Surat PUPR Banten Diragukan, LSM BMI Desak Penegak Hukum Untuk BONGKAR INTAKE!!

Keabsahan Surat PUPR Banten Diragukan, LSM BMI Desak Penegak Hukum Untuk BONGKAR INTAKE!!

Plang Izin Intake PT Villa Permata Cibodas diragukan, foto Huda R Alfian Bentengpos.com

BP. TANGERANG – (Kota Tangerang) Surat jawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten terkait izin berdirinya intake PT Villa Permata Cibodas diragukan keabsahannya.

Pasalnya, surat jawaban dari PUPR Provinsi Banten tidak didasari berdasarkan Kop Surat ataupun stample (cap) resmi kedinasan, saat surat tersebut datang melalui jasa kurir pengiriman barang, pada Sabtu (4/7/2020) sore.

Oleh karena itu, LSM Bintang Merah Indonesia (LSM BMI) masih mempertanyakan kejelasan adanya plang izin yang bertuliskan dari Dinas PUPR Provinsi Banten yang terpasang di lokasi adanya intake milik PT Villa Permata Cibodas di wilayah Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, dengan bertuliskan “PEMERINTAH PROVINSI BANTEN, DINAS PUPR UPTD PENGOLAHAN DAS CIDURIAN-CISADANE” bernomor 351/KPTS/M/2017 tentang “Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perseroan Terbatas Villa Permata Cibodas Untuk Usaha Air Baku Perumahan Di Sungai Cisadane Kota Tangerang Provinsi Banten”

“Jadi pertanyaan, plang tersebut menjelaskan PUPR Provinsi,” ungkap Ketua LSM BMI, Dedy Rahmadsyah kepada Bentengpos.com, Sabtu (4/7) sore.

Surat jawaban Dinas PUPR Prov Banten, ist. Bentengpos.com

Menurut Dedy, dari jawaban tertulis dalam surat, Dinas PUPR Provinsi Banten juga mengatakan tidak ada rekomendasi izin untuk intake PT Villa Permata Cibodas. Dan hal tersebut masih diragukan.

“Kop surat diragukkan dan tidak ada stempel Dinas, tidak mungkin PUPR tidak mengetahui hal tersebut, keabsahan diragukan, tapi ini akan menjadi bukti tambahan,” terangnya.

Meskipun keabsahan surat dari Dinas PUPR Provinsi Banten atas nama pengirim berinisial Tw masih diragukan, LSM BMI akan terus mendorong penegak hukum untuk segera mengungkap siapa oknum yang berikan kebebasan untuk pendirian, serta mendesak Pemerintah untuk membongkar intake tidak berizin yang telah merugikan masyarakat serta Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kota Tangerang ini.

“LSM Bintang Merah akan terus mendorong kasus ini untuk pembongkaran, dan akan mendorong ke pihak penegak hukum untuk mengungkap siapa oknum dibalik intake ini,” tukasnya.

(Yudh/Bentengpos.com)

About bentengpos.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*