Bentengpos.com – (Kota Tangerang) Beredar surat bernomor 110/808/2.1BKD dengan mengatasnamakan Gubernur Banten Wahidin Halim.Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan menyikapi beredarnya surat yang mengatasnamakan Gubernur Banten Wahidin Halim perihal permohonan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada.
Ketua Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie berpendapat, klarifikasi Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Pemprov Banten Eneng Nurcahyati yang mengatakan bahwa surat itu palsu dan tidak benar, tidaklah cukup.
“Pemprov Banten seharusnya melaporkan ke Polda Banten dan menyerahkan kepada Kepolisian untuk melakukan penyelidikan hingga ditemukan siapa pelakunya. Sebaiknya, laporkan ke polisi,” tegas Abdul Hamin.
Menurutnya, jika Pemprov Banten tidak melaporkan ke Kepolisian, maka dikhawatirkan publik berpandangan surat tersebut benar adanya. Untuk itu, pihaknya meminta agar kasus ini bisa ditangani aparat berwajib agar diketahui pelakunya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam surat palsu itu, pihak yang tidak bertanggungjawab berusaha menipu korbannya dengan mengedarkan ke sejumlah lembaga atau perusahaan.
Dalam surat tersebut pun menyasar kepada para Direksi BUMN, BUMD, perusahaan konstruksi, perhotelan, perdagangan umum, perbankan, hingga jasa lainnya. (Bentengpos.com/red/jon)