BP. TANGERANG – (Kota Tangerang) Isak tangis anak dan ibu warga korban gusuran TOLL JORR II, Kecamatan Benda, terpaksa merangsek masuk duduki pusat pemerintahan Kota Tangerang, guna menuntut pertanggungjawaban Walikota Tangerang atas keberlangsungan tempat tinggal warga Benda yang hingga kini belum mendapatkan titik temu.
Warga yang diantaranya perempuan dan anak-anak ini meminta Walikota Tangerang untuk turun menemui warga yang saat ini mendirikan posko kemanusiaan di depan Kantor Pusat Pemerintahan. Senin (14/2/2020).
Aksi warga Benda yang dibantu oleh kalangan aktivis, penggiat sosial, hingga mahasiswa ini berharap agar walikota Tangerang dapat melakukan aksi nyata membela rakyatnya yang tergusur oleh proyek pemerintah pusat.
“Hari ini sebetulnya kembali pada persoalan korban gusuran di wilayah Jurumudi Kecamatan Benda, proses mediasi kita sudah berjalan dua kali dan hari Selasa (15 Desember 2020-red) besok dengan proses mediasi ketiga, namun yang kami inginkan ada pemerintah di tengah-tengah masyarakat, dan hanya itu yang kami inginkan,” ungkap Saipul Basri selaku Koordinator PATRON Kota Tangerang.
Pria yang akrab disapa Marsel ini, mengatakan dalam persoalan penggusuran warga Benda yang belum terbayarkan oleh pemerintah ini adalah masyarakat Kota Tangerang, di mana pemimpin juga harus bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan masyarakatnya.
“Kita minta kepala daerah bisa atau tidak untuk membantu masyarakat, dan pemerintah kota bisa mengintervensi pemerintah pusat dalam hal ini PUPR, agar PUPR bisa merealisasikan apa yang diinginkan oleh warga, dengan nominal 7 juta (ganti rugi atas tanah-red),” terangnya.
Aksi dengan mendirikan posko kemanusiaan tersebut, akan berlangsung lima hari sejak Senin hingga Jum’at mendatang.
“Jadi aksi ini sampai hari Jumat (18 Desember 2020-red). Memang tadi kita dari warga melakukan sumbangan ke jalan untuk kehidupan sehari-hari, karena memang kita tidak bisa melakukan kegiatan untuk mencari nafkah,” imbuhnya.
Dari adanya keterlibatan anak-anak yang ikut dalam aksi tersebut, dikarenakan ketiadaannya tempat tinggal mereka yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan pemerintah pusat untuk menjadi jalan TOL.
“Ini tidak dapat dikatakan eksploitasi anak, karena yang mengikutsertakan anak tersebut adalah orang tuanya. Kita pun tidak mewajibkan tidak menyuruh untuk mengikutsertakan anak kecil, tapi memang Bapak dan Ibunya ikut guna memperjuangkan haknya,” pungkasnya.
(Yudh/Bentengpos.com)
