BP. TANGERANG – (Kota Tangerang) Masyarakat yang mengatasnamakan Kamisan Tangerang Raya menggelar aksi menuntut Pemerintah dan Walikota Tangerang bertanggungjawab atas hutang gusuran TOL JORR II kepada warga Benda yang belum terbayarkan.
Aksi jilid 2 yang berlangsung dengan mengenakan pakaian serba hitam di Tugu Adipura, Jalan Veteran, Kota Tangerang ini, juga turut dihadiri dari warga gusuran Jurumudi-Benda, Aktivis, penggiat sosial, serta mahasiswa, Kamis (17/12/2020) sore.
“Apa bapak tidak malu melihat rakyatnya ngamen pak, kami buat nyari makan aja harus ngamen dulu. Puas bapak melihat kami seperti ini pak,” jerit seorang anak korban gusuran ditengah aksi sambil menangis memeluk ibunya.
Dalam kesempatan yang sama koordinator Aksi Kamisan Tangerang Raya, Dien meminta dan menuntut agar pemerintah yang terlibat dapat segera menyelesaikan kasus penggusuran ini sampai tuntas.
“Kondisi saat ini, di wilayah Benda sangat memperihatinkan, pembangunan tetap berjalan meskipun warga masih menunggu keadilan,” ungkap Dien, (17/12).
Meskipun sudah terdapat komitmen tak tertulis dari salahsatu pemerintah daerah, PPK, pimpinan proyek Jasa Marga, BPN, dan Pengadilan Negeri, yang dimana isi komitmen tersebut sama-sama akan membantu proses gugatan. Namun hasil sidang selanjutnya menjadi mediasi yang dikatakan tidak sesuai dengan komitmen.
“Mediasi pertama gugatan LBH warga, 7 juta permeter, disetujui hakim melalui lisan, mediasi kedua ketua PPK tidak membawa surat balasan dan pihaknya mengatakan bahwa ketua Menteri PUPR mengeluarkan surat balasan dikarenakan surat balasan bisa dikeluarkan jika ada surat putusan dari pengadilan bukan hasil mediasi lisan hakim yang telah menyetujui. Disini pihak pemerintah tidak sesuai komitmen untuk membantu proses gugatan,” ungkapnya.
Pasca terjadinya penggusuran, kini warga tidak lagi mempunyai tempat tinggal sehingga sembako amat sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan warga yang terdampak.
“Anak-anakpun mulai lalai dalam kehidupan pendidikan dan lebih memilih ikut berjuang dengan orang tuanya, sudah tidak terlihat lagi anak-anak mengaji dan mengesampingkan pendidikannya. Orang tua menjadi kesulitan untuk mengontrol anak-anaknya karena harus berjuang demi keadilan atas haknya,” pungkas Dien.
(Yudh/Bentengpos.com)
