Home / Nasional / Larang Foto Dan Rekam Dalam Persidangan,LBH Keadilan : Makin Melanggengkan Mafia Peradilan

Larang Foto Dan Rekam Dalam Persidangan,LBH Keadilan : Makin Melanggengkan Mafia Peradilan

BP.Tangerang – (Tangsel) LBH Keadilan mengkritik peraturan Mahkamah Agung (MA) yang melarang pengunjung mengambil foto, video, dan mendokumentasikan persidangan dalam sidang terbuka untuk umum. LBH Keadilan khawatir aturan itu akan melanggengkan mafia peradilan.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Dalam Pasal 4 ayat 6 disebutkan pengujung yang hendak mengambil dokumentasi sidang terbuka harus mendapat izin dari hakim.

“LBH Keadilan khawatir ketentuan tersebut akan melanggengkan mafia peradilan. Kami juga khawatir, ketua majelis hakim dengan mudah menolak permintaan izin,” kata Ketua Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie dalam keterangannya yang diterima Bentengpos.com, Sabtu (19/12/2020).

Selain itu ketentuan tersebut juga jelas bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan jaminan kepada  jurnalis dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskan kepada masyarakat.

“Pengalaman LBH Keadilan, rekaman persidangan sangat bermanfaat untuk menghadirkan _fair trial_. LBH Keadilan misalnya pernah melaporkan hakim dengan alat bukti rekaman dalam persidangan. Hadirnya Perma No. 5/ 2020 itu tentu membuat kami tidak bisa lagi menggunakan rekaman sebagai alat bukti,”imbuh hamim.

Mengenai larangan pengunjung sidang menggunakan telepon seluler untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apa pun dalam Perma No. 5/2020, LBH Keadilan meminta agar aparatur pengadilan terlebih dahulu memberikan contoh kepada publik. Pasalnya selama ini LBH Keadilan justeru sering kali mendapati hakim, panitera pengganti menggunakan telepon selular.

Selanjutnya ,perihal kewajiban mengenakan sepatu bagi setiap orang yang hadir dalam persidangan, kami berpendapat hal itu akan memberatkan orang miskin. LBH Keadilan yang kerap mendampingi orang miskin misalnya sering mendapatkan keluhan dari terdakwa yang harus menyewa baju putih yang seolah menjadi baju yang wajib dikenakan untuk mengikuti persidangan.

LBH Keadilan juga pernah meminta klien ke pengadilan untuk suatu keperluan. Namun karena ketidaktahuannya, klien itu memakai celana pendek, dan kemudian dilarang masuk. Kami kemudian meminjamkan toga untuk dikenakan namun petugas tetap melarangnya.

Saat persidangan di Mahkamah Konstitusi yang juga menerapkan kewajiban bersepatu bagi pengunjung, klien kami yang baru datang dari kampung tidak mengenakan sepatu, dan kemudian disarankan petugas untuk meminjam sepatu kepada petugas keamanan. Saat pengembalian sepatu klien kami sempat diminta sejumlah uang oleh petugas keamanan tersebut.       (Bentengpos.com/red/jon)

About bentengpos.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*