Home / Tangerang Kota / MASIH RELEVANKAH SURAT EDARAN TENTANG REGISTRASI DAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 SAAT INI?

MASIH RELEVANKAH SURAT EDARAN TENTANG REGISTRASI DAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 SAAT INI?

BP. Tangerang,- (Tangerang Kota)Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sejak kemunculannya menimbulkan beberapa masalah yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melakukan pengurusan Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik. Merespon hal itu Pemerintah berinisiatif dengan mengeluarkan surat edaran nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020. Tujuan melakukan percepatan penanganan Covid-19 dengan pemenuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pelaksanaan proses pencatatan dan perizinan tenaga kesehatan.

Dari kebijakan yang sudah berjalan sampai saat ini, banyak tenaga Kesehatan terbantu dan termudahkan, bekerja tanpa kepemilikan STR dan SIP. Namun di sisi lain, dari adanya kemudahan dari kerentanan mutu dari pelayanan kesehatan dari dampak yang dikeluarkan kebijakan tersebut.

B.Pendahuluan

Hampir 2 tahun Indonesia dilanda Pandemi. Sejak Maret 2020, Tenaga Kesehatan terus berjuang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Namun diawal, tenaga kesehatan sempat mengalami tekanan fisik dan mental hingga mengalami lahir, yang akibat stres akibat dari menangani pasien Covid-19. Stres kerja yang tinggi selama pandemi dianggap sebagai sumber utama munculnya gejala burn out pada tenaga kesehatan. Hasil penelitian yang dilakukan Rizky (2021) menyatakan bahwa stres kerja dapat mempengaruhi turnover intention secara signifikan.
Intensi keluar atau intensi keluar Intensi keluar adalah suatu keinginan karyawan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya (Muamarah dan Kusuma, 2012). Turnover intention banyak terjadi akibat tingginya beban kerja yang banyak dialami oleh tenaga Kesehatan (Febriyanti, 2019). Hal ini meningkat dipicu oleh pasien Covid-19 yang terjadi secara signifikan dari pertengahan Mei 2021 hingga hari ini. Dari peningkatan kasus tersebut, banyak fasilitas kesehatan harus membuka fasilitas pelayanan kesehatan darurat agar tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien Covid-19 (Winurini, 2021).
Dalam mendukung pembukaan fasilitas kesehatan darurat berbagai kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah pusat dan daerah, baik berupa pembentukan tim gabungan (satgas penanggulangan Covid-19), penambahan dukungan dukungan dari instansi pemerintah (TNI/POLRI dan KL/Daerah), maupun para relawan tenaga kesehatan dari mahasiswa Kedokteran dan Akademi/Sekolah Perawat (Irfan et al., 2020). Sehingga, dalam halrasi terdapat keragaman syarat yang bisa dipenuhi maupun yang tidak bisa dipenuhi, seperti contoh kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga Kesehatan, dan Surat Izin Praktik (SIP). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 Tentang Registrasi Dan Perizinan Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Tujuan dari dikeluarkannya surat edaran tersebut adalah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan guna mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat dari risiko Covid-19 perlu dilakukan pemenuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan kebijakan pelaksanaan proses registrasi dan perizinan tenaga kesehatan. Lebih dari itu, Surat Edaran ini untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama antara Kementerian terkait, TNI/POLRI, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, fasilitas kesehatan, dan institusi kesehatan dalam pelaksanaan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan pada masa pandemi Covid- 19 (Kemenkes, 2020).
Dari kebijakan yang dikeluarkan tersebut, menurut penulis dua sisi dampak yang penting untuk dijelaskan dalam rangka memberikan penjelasan terkait masalah yang akan berisiko muncul di kemudian hari jika tidak akan ditawarkan dan memiliki kemungkinan sedini mungkin. Pertama, sisi memberikan kemudahan untuk berbagai macam, termasuk tenaga kesehatan yang menjadi pelaku dalam pemberian pelayanan namun diberikan “hak istimewa” walau belum memiliki STR dan SIP. Kedua, sisi munculnya risiko kesalahan kewenangan yang dilakukan petugas Kesehatan yang tidak memiliki STR dan SIP.

 

C. Analisis Dampak Kebijakan

Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 Tentang Registrasi Dan Perizinan Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dikeluarkan pada akhir tahun 2020, tepatnya bulan Desember. Memiliki urgensi, ketika seluruh pelayanan Kesehatan dalam melakukan penanganan Covid-19 memerlukan tenaga Kesehatan atau relawan yang perlu direkrut. Namun dari sisi rekrutmen terdapat gap, banyak tenaga kesehatan yang banyak terkendala belum meiliki STR dan SIP. Sehingga dikeluarkanlah kebijakan tersebut yang memberikan kemudahan bagi tenaga Kesehatan.
Memberikan kemudahan tersebut kepada tenaga kesehatan sesuai yanag termaktub pada surat edaran diantaranya adalah: 1) Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Izin Praktik tenaga kesehatan yang telah habis masa berlakunya namun proses perpanjangan Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Izin Praktik terkendala Kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Izin Praktik dinyatakan masih berlaku paling lama 1 tahun sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah; 2) Tenaga Kesehatan yang telah mengajukan permohonan Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Izin Praktik untuk pertama kali, namun terkendala kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dinyatakan telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Izin Praktik yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah; 3) Kesehatan yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi namun belum memiliki Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Izin Praktik dan akan ditugaskan untuk penanganan COVID-19, dinyatakan telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Izin Praktik yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah; 4) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk penanganan COVID-19 di suatu daerah namun terdapat keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, dapat mendayagunakan mahasiswa tingkat akhir pendidikan tenaga Kesehatan; 5) Mahasiswa tingkat akhir pendidikan tenaga kesehatan yang memberikan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus di bawah pengawasan tenaga kesehatan (Kemenkes, 2020).
Sedangkan dari sisi adanya risiko terjadinya kesalahan yang berwenang yang dilakukan tenaga Kesehatan seperti tidak memiliki STR dan SIP sesuai dengan yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 bab IV tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Registrasi Ulang. Dimana pada undang-undang pasal 18 ayat (1) tersebut dikatakan, perawat yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. Selain itu, pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) juga ditegaskan bahwa perawat yang menjalankan praktik wajib memiliki izin. Izin sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk SIPP. Sedangkan pada Bab XI tentang sanksi pasal 58 ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang yang melangar ketentuan pasal 18 ayat (1), pasal 21, pasal 24 ayat (1), dan pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Sementara itu, pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 dikatakan bahwa wajib hukumnya bagi tenaga kesehatan untuk memiliki STR. Selain itu, kepada tenaga kesehatan juga harus memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK). Sedangkan, pada pasal 85 dan 86 pada UU Tenaga Kesehatan ditegaskan. Jika dalam melakukan pelayanan kesehatan diketahui tidak memiliki STR dan SIP, maka akan dipidana Rp 200 Juta (UU Kesehatan Nomor 36, 2014). Sebaliknya Instansi pelayanan kesehatan yang memperkerjakan seseorang sebagai tenaga kesehatan tanpa memiliki syarat-syarat yang diatas, maka Direktur atau pimpinan instansi pelayanan kesehatan tersebut juga akan terancam hukuman. Hal tersebut menjadi kewaspadaan bagi tenaga Kesehatan,

D. Kesimpulan

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan seorang Nakes wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan atau konsil tenaga kesehatan masing-masing Nakes yang telah diregistrasi. STR hingga saat ini menjadi syarat utama atau wajib bagi nakes dalam melaksanakan praktiknya di bidang kesehatan. Namun, di era pandemi Covid-19 seperti saat ini, tenaga kesehatan diberikan kemudahan dalam melaksanakan praktik dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 Tentang Registrasi Dan Perizinan Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 ).
Akan tetapi dalam merespon surat edaran tersebut, tenaga Kesehatan wajib untuk tidak melihat dari sisi kemudahan saja, namun perlu disertai dengan melihat sisi adanya risiko kesalahan pengunaan kewenangan. Jika ada tenaga kesehatan melaksanakan praktik tanpa memiliki STR dan SIP yang berdampak akan mengalami sanksi administratif, denda, dan pidana.

E. Implikasi dan Rekomendasi

1. Implikasi
Jika surat edaran tersebut digunakan untuk memberikan keuntungan serta memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan. Namun, di sisi lain, risiko yang merugikan yang ditimbulkan oleh surat edaran tersebut jika terus-menerus menjadi tinggi, seperti halnya:
A. Tenaga kesehatan yang telah terjadi di pelayanan kesehatan tanpa kepemilikan STR dan SIP sangat merugikan dirinya. Karena suatu saat berisiko mengalami kesalahan yang berwenang dalam melaksanakan tugas;
B. Pasien yang menerima pelayanan dari tenaga Kesehatan yang tidak memiliki STR dan SIP cukup dirugikan, karena menerima pelayanan dari Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki kompetensi yang jelas;
C. Dalam pelayanan Kesehatan yang sudah terlanjur memiliki tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR dan SIP akan dirugikan ketika suatu penilaian mutu diminta dokumen STR dan SIP dari tenaga Kesehatan dari tenaga Kesehatan yang bersangkutan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan uraian yang telah dituliskan di atas, maka dapat dituliskan rekomendasinya antara lain:
a. Mengapresiasi upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan meningkatkan rekrutmen tenaga kesehatan dan relawan dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 Tentang Registrasi Dan Perizinan Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sampai saat ini .
B. Permintaan Khusus Kementerian Kesehatan RI agar membuat gambar terkait Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 Tentang Registrasi Dan Perizinan Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ditengah situasi pandemi yang sudah ada-angsur turun dan berubah menjadi level 1;
C. Mendesak Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 Tentang Registrasi Dan Perizinan Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), agar proses registrasi, izin, dan registrasi ulang kembali sesuai amanat UU yang berlaku;
D. Permintaan pelayanan kesehatan untuk mempersiapkan dalam menghadapi pencabutan Surat Edaran, dan tenaga kesehatan yang bekerja ditempatnya dan tidak memiliki STR dan SIP agar segera melakukan pengurusan registrasi dan izin;
e. Mendorong kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja di pelayanan kesehatan namun belum memiliki STR dan SIP, agar segera melakukan pengurusan, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan dan tidak diinginkan dikemudian hari.

Referensi
Febriyanti, T. (2019). Pengaruh Beban Kerja Dan Konflik Peran Terhadap Intens Keluar Karyawan Dengan Stres Kerja Sebagai Intervensi Variabel. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Sosial, 21(1), 65–75.
Irfan, Pitaloka, JD, & Nugraha, AR (2020). Rekrutmen ASN Tenaga Kesehatan untuk Merespon Covid-19. Jurnal Perencanaan Pembangunan Indonesia, IV(2), 215–222. https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/download/115/87
Kemenkes. (2020). Surat edaran nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 registrasi & izin nakes masa pandemi. 2019, 1-5.
Muamarah, Hanik Susilawati dan Indra Wijaya Kusuma. (2012). Pengaruh Iklim Etis Organisasi dan Stres Kerja terhadap Berpindah dengan Kerja sebagai Variabel Intervensi (Studi pada Account Representative dan Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Pulau Jawa). Jurnal BPPK. (Online),Vol.5.Hal.77-90.
Rizky, KM (2021). Stres Kerja Terhadap Turnover Intention ( Studi pada Karyawan PT . FIFGROUP Cabang Batu ) Skripsi Diajukan untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Administrasi Bisnis Oleh Khuril Miftahur Rizky.
Winurini, S. (2021). Membakar Tenaga Kesehatan Indonesia. Jil. XIII, No.13/I/Pusilt/Juli/2021.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

Karya : Alpan Habibi (Mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia)

(Yud/San/Bentengpos.com)

About bentengpos.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*